info.kpidriau@gmail.com
012883839

KPID Riau Pastikan, Lembaga Penyiaran Agar Bersiaran Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

KPID Riau Pastikan, Lembaga Penyiaran Agar Bersiaran Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. Diskusi Bersama Kadis Kominfo Inhil (Trio Beni)

Pekanbaru - Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pada pasal 8, KPI ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2021 Tentang Postelsiar juga menjadi dasar pelaksanaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam melakukan pengawasan perizinan pada lembaga penyiaran televisi dan radio.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) melakukan kegiatan pengawasan perizinan lembaga penyiaran televisi dan radio di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun objek pengawasan perizinan yang dilaksanakan ialah Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Indragiri Vision Terpadu (IVT) dan juga Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal Jasa Penyiaran Radio Gemilang FM.

Kegiatan pengawasan perizinan lembaga penyiaran televisi dan radio ini dilaksanakan oleh Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Riau (Bambang Suwarno) yang didampingi oleh dua orang Asisten Komisioner (M. Zaki Fahmi dan Muhammad Zaky Alfayyadh)

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, KPID Riau melakukan verifikasi dokumen perizinan penyiaran dari masing-masing lembaga penyiaran yakni LPPL Gemilang FM dengan rincian sebagai berikut

Nama Sebutan Radio Gemilang FM
Nomor IPP : 515/RF.01.03/2023
Alamat : Jl. Akasia No. 1 Tembilahan, Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
Masa berlaku : 16 Agustus 2022 s.d 15 Agustus 2032

dan juga LPB IVT dengan rincian sebagai berikut.

Nama Sebutan : Indragiri Vision Terpadu
Nomor IPP : 73 tahun 2016
Alamat : Jl. Pelita Jaya Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu  Kab. Indragiri Hilir
Masa berlaku : 25-01-2016 s.d 25-01-2026

Bambang Suwarno menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan perizinan ini penting dilakukan. Tujuan nya agar setiap lembaga penyiaran sebelum menyelenggarakan penyiaran harus memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Hal ini lah yang menjadi dasar setiap lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran yang sah dan legal, sebagaimana tercantum dalam Permenkominfo No 18 Tahun 2016 pasal 3

Menanggapi hal tersebut, Amin Nasir selaku direktur IVT menyampaikan bahwa pihaknya selama menyelenggarakan penyiaran sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Trio Beni (Kadis Kominfo Inhil) juga menjelaskan bahwa saat  ini, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal Gemilang FM, selalu memperhatikan aspek perizinan dalam menyelenggarakan penyiaran. Selain itu pada bulan Ramadhan, Gemilang FM mengawali siaran pada pukul 06.00 Wib dan berakhir pada pukul 22.00 Wib dengan mengedepankan siaran syiar Ramadhan.

Pada kesempatan yang sama KPID Riau juga melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir. Kunjungan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyianran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum pada Lembaga Penyiaran.

Bambang Suwarno menambahkan bahwa dengan system pengurusan perizinan Lembaga penyiaran melalui Online Single Submision (OSS) yang berbasis online saat ini, setidaknya perlu ada notifikasi ke KPID Riau agar kita juga tau Lembaga Penyiaran mana saja yang sudah memiliki izin. Hal ini tentunya dapat menjadi arah rujukan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan Lembaga Penyiaran yang akan difasilitasi pada Pemilukada mendatang.

(Mzf)